SUARA SALIRA | KAB. OKI, SUMATERA SELATAN – Program Bangga Kencana OKI lagi jadi perhatian publik. Pada 24 Februari 2026, Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumsel atau SPM Sumsel menyampaikan hasil pemantauan mereka setelah tiga bulan turun langsung ke lapangan.
Pemantauan dilakukan sejak November 2025 sampai Januari 2026. Tim mengambil sampel di 50 desa dari total 327 desa yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Fokus Pantauan Program Bangga Kencana OKI
Dalam konferensi pers di Aula Utama Kantor SPM Sumsel Cabang Palembang, Koordinator SPM Sumsel, Yovi Meitaha, menjelaskan ada dua kegiatan utama yang jadi perhatian.
Pertama, belanja tenaga kesehatan operasional kader Program Bangga Kencana dengan sistem swakelola di desa. Kedua, belanja jasa kesehatan operasional Informasi, Motivasi, dan Pemberdayaan atau IMP yang fokus pada edukasi keluarga berencana.
“Kami melakukan pemantauan ini dengan tujuan untuk memastikan bahwa program yang bermanfaat bagi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan memberikan manfaat yang optimal. Adapun temuan yang kami dapatkan saat ini berupa indikasi-indikasi yang perlu mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari pihak yang berwenang,” ujar Yovi Meitaha.
Catatan Di Lapangan
Dari hasil pemantauan Program Bangga Kencana OKI, SPM Sumsel mencatat beberapa hal. Di antaranya soal honor kader yang disebut belum sepenuhnya diterima sesuai ketentuan. Ada juga catatan pengeluaran yang dinilai belum sinkron dengan rencana kegiatan.
Selain itu, ditemukan perbedaan antara laporan capaian program dan kondisi nyata di lapangan. Mulai dari jumlah peserta, jenis kontrasepsi, hingga target yang diklaim tercapai.
Beberapa fasilitas pendukung program KB di desa juga dilaporkan tidak digunakan sesuai peruntukannya. Bahkan ada tahapan kegiatan yang diduga tidak mengikuti prosedur.
Soal pelayanan, sebagian warga mengaku belum mendapat penjelasan menyeluruh tentang pilihan metode kontrasepsi.
Klarifikasi Dinas P2KB OKI Soal Dana
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten OKI, Zulfikar, memberikan penjelasan saat dikonfirmasi tim media pada Senin (23/02/2026) di kantornya.
“Kami hanya sebagai pihak pemantau atau pengawas saja, tidak memiliki wewenang dalam menyalurkan dana kepada para kader. Semua pembayaran dilakukan langsung dari provinsi melalui Bank Sumsel ke rekening para kader. Tugas kami hanya fokus pada monitoring pelaksanaan program di lapangan.”ujarnya
Ia juga menjelaskan sumber anggaran program tersebut.
“Tidak semua anggaran yang disebutkan dalam APBD Kabupaten OKI berasal dari dana daerah sendiri. Anggaran bisa juga berasal dari pusat atau provinsi. Ketika dana dari pusat atau provinsi masuk ke alokasi daerah, maka secara administrasi dapat dikategorikan sebagai bagian dari APBD kabupaten. Jadi tidak selalu anggaran yang tercatat dalam APBD Kabupaten OKI merupakan dana yang berasal dari pendapatan daerah sendiri.”
Ia menambahkan, “Seluruh anggaran untuk Program Bangga Kencana ini bersumber dari dana provinsi, bukan dari pendapatan daerah Kabupaten OKI. Kami sendiri tidak pernah melihat atau menangani dana tersebut karena wewenang kami hanya sebatas pemantauan.”
Menanggapi klarifikasi itu, Yovi Meitaha juga menegaskan bahwa temuan yang disampaikan masih bersifat indikasi.
“Kami sangat menghargai penjelasan dari Kepala Dinas P2KB Kabupaten OKI terkait mekanisme alokasi dana dan peran dinas. Tujuan kami adalah untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten OKI. Adapun klarifikasi terkait alokasi dan penyaluran dana dapat menjadi bahan evaluasi bersama dengan pihak provinsi,” jelasnya.
Ke depan, SPM Sumsel berharap Program Bangga Kencana OKI bisa berjalan makin transparan, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat.
Reporter: Meifriandie
Editor: P. Pirmansyah
