SUARA SALIRA | KAB. OKI, SUMATERA SELATAN – Program Bangga Kencana OKI lagi jadi perhatian publik. Pada 24 Februari 2026, Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumsel atau SPM Sumsel menyampaikan hasil pemantauan mereka setelah tiga bulan turun langsung ke lapangan.
Pemantauan dilakukan sejak November 2025 sampai Januari 2026. Tim mengambil sampel di 50 desa dari total 327 desa yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Fokus Pantauan Program Bangga Kencana OKI
Dalam konferensi pers di Aula Utama Kantor SPM Sumsel Cabang Palembang, Koordinator SPM Sumsel, Yovi Meitaha, menjelaskan ada dua kegiatan utama yang jadi perhatian.
Pertama, belanja tenaga kesehatan operasional kader Program Bangga Kencana dengan sistem swakelola di desa. Kedua, belanja jasa kesehatan operasional Informasi, Motivasi, dan Pemberdayaan atau IMP yang fokus pada edukasi keluarga berencana.
“Kami melakukan pemantauan ini dengan tujuan untuk memastikan bahwa program yang bermanfaat bagi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan memberikan manfaat yang optimal. Adapun temuan yang kami dapatkan saat ini berupa indikasi-indikasi yang perlu mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari pihak yang berwenang,” ujar Yovi Meitaha.
Catatan Di Lapangan
Dari hasil pemantauan Program Bangga Kencana OKI, SPM Sumsel mencatat beberapa hal. Di antaranya soal honor kader yang disebut belum sepenuhnya diterima sesuai ketentuan. Ada juga catatan pengeluaran yang dinilai belum sinkron dengan rencana kegiatan.
Selain itu, ditemukan perbedaan antara laporan capaian program dan kondisi nyata di lapangan. Mulai dari jumlah peserta, jenis kontrasepsi, hingga target yang diklaim tercapai.
Beberapa fasilitas pendukung program KB di desa juga dilaporkan tidak digunakan sesuai peruntukannya. Bahkan ada tahapan kegiatan yang diduga tidak mengikuti prosedur.
