SUARA SALIRA | KAB. KARIMUN – Warga Kabupaten Karimun lagi-lagi dibuat geleng kepala. Soalnya, sudah bertahun-tahun proyek infrastruktur seperti jalan, kantor lurah, dan sekolah di beberapa pulau belum juga dikerjakan. Alasannya klasik: katanya anggaran lagi defisit.
Tapi anehnya, di sisi lain, pembangunan untuk fasilitas Polres dan Kejari malah jalan terus setiap tahun. Dari mes, gapura, aula, sampai bangunan lain terus dapat suntikan dana hibah dari Dinas PUPR.
Wajar aja kalau warga mulai bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang mengajukan hibah itu? Polres dan Kejari sendiri yang minta lewat proposal, atau Dinas PUPR yang langsung kasih tanpa diminta?
Ketua Umum LSM Forkorindo, Tohom Sinaga, S.E., S.H., bilang pihaknya bakal konsultasi langsung ke Jamwas Kejagung dan Kadivkum Polri di Jakarta buat minta penjelasan lebih lanjut.
“Kalau memang ada yang nggak beres dalam proses hibah itu, entah lewat proposal atau enggak, ya harus dibuka ke publik. Jangan sampai ada permainan tukar-menukar kepentingan,” ujarnya tegas.
Warga berharap pemerintah daerah bisa lebih adil dalam membagi anggaran. Soalnya, banyak fasilitas umum yang lebih mendesak buat dibangun. Kalau terus begini, masyarakat bisa makin hilang kepercayaan pada pemerintah daerahnya sendiri.
Kontributor/Wartawan: Edward Simanjuntak
