Jika Sahabat berkenan dan memiliki keikhlasan, mari bersama mendukung Suara Salira agar tetap dapat menghadirkan berita, informasi, karya jurnalistik, serta menemani pendengar melalui Radio Internet 24 Jam “100 Persen Nostalgia”. Setiap bentuk dukungan, sekecil apa pun dan sesuai kemampuan serta keikhlasan Sahabat, sangat berarti bagi keberlanjutan Suara Salira untuk terus berkarya dan hadir di tengah masyarakat. Klik di sini untuk memberikan dukungan kepada Suara Salira. Terima kasih atas kepercayaan, perhatian, dan dukungan Sahabat selama ini.
SUARA SALIRA | KAB. KARIMUN, KEP. RIAU – Sahabat, kabar soal LPKSM Kepri 1 belum terdaftar di Kesbangpol lagi jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya soal status legalitas organisasi tersebut, khususnya di wilayah Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau.
Pada Selasa, 10 Februari 2026, media melakukan konfirmasi langsung ke Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Kabid Ormas) Kabupaten Karimun. Dari keterangan yang disampaikan, LPKSM Kepri 1 memang tidak tercatat sebagai organisasi yang terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Karimun.
Supaya informasinya berimbang, konfirmasi juga dilakukan ke Kabid Ormas Provinsi Kepulauan Riau lewat pesan WhatsApp di hari yang sama. Hasilnya pun serupa. Pihak provinsi menyampaikan bahwa LPKSM Kepri 1 tidak terdaftar keberadaannya.
Artinya, hingga saat ini, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, organisasi tersebut belum masuk dalam data resmi Kesbangpol.
Bagaimana Aturan Pendaftaran Ormas?
Nah Sahabat, bicara soal pendaftaran ormas, ada aturan yang mengaturnya. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Selain itu, ada juga Permendagri Nomor 57 Tahun 2017.
Peran Kesbangpol dan SKT
Kesbangpol punya tugas menerima pengajuan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT. Mereka juga melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap ormas di daerah.
Untuk ormas yang tidak berbadan hukum, memiliki SKT memang penting. Dengan SKT, organisasi lebih mudah menjalin kerja sama dengan pemerintah dan mendapat pengakuan secara administratif.
Apa Saja Batasannya?
Meski begitu, ada aturan yang wajib dipatuhi. Ormas tidak boleh melakukan kegiatan penegakan hukum seperti tugas polisi atau jaksa. Selain itu, tindakan yang bersifat permusuhan atau kekerasan juga dilarang.
Memang, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sempat membahas kewajiban pendaftaran. Namun secara administratif, pencatatan di Kesbangpol tetap dibutuhkan, terutama untuk pembinaan dan akses program pemerintah.
Jadi Sahabat, itulah gambaran soal LPKSM Kepri 1 belum terdaftar di Kesbangpol. Informasi ini berdasarkan konfirmasi resmi yang dilakukan pada 10 Februari 2026. Tetap ikuti Suara Salira untuk update berita lainnya yang ringan, jelas, dan terpercaya.
Reporter: Edward Simanjuntak
Editor: P. Pirmansyah