Informasi ini juga dipantau melalui jaringan media lokal termasuk Suara Salira yang terus mengikuti perkembangan situasi di wilayah Tasikmalaya.

Kronologi Kasus Pengancaman Kekerasan Tasikmalaya

Kasus ini dikawal oleh tokoh pers Deni Ismail Yusuf, Ketua Aliansi Wartawan Pasundan Kabupaten Tasikmalaya.

Laporan resmi sendiri diajukan pada 18 Februari 2026. Dugaan perkara ini mengarah pada Pasal 448 KUHP terbaru sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berkaitan dengan ancaman kekerasan terhadap keselamatan jiwa seseorang.

Dalam keterangannya, ia menyampaikan:
“Kami mendukung penuh profesionalisme Polri dalam menangani kasus ini. Laporan kami sudah diterima, dan penyelidik telah ditunjuk. Ini bukan sekadar persoalan personal, tapi soal kepastian hukum di Tasikmalaya,”

Dukungan Organisasi Pers Dalam Kasus Pengancaman Kekerasan Tasikmalaya

Kasus ini juga ikut mendapat perhatian dari Ade Irawan, Ketua Himpunan Pers Solidaritas Indonesia Kota Tasikmalaya.

Keterlibatan organisasi pers menunjukkan bahwa isu keamanan masyarakat jadi perhatian bersama. Selain itu, sinergi antar organisasi diharapkan bisa menjaga situasi tetap kondusif.

Proses Penyelidikan Polisi

Saat ini, penyelidikan dilakukan oleh Polsek Manonjaya di bawah koordinasi Polres Tasikmalaya Kota.

Beberapa langkah yang sudah dilakukan antara lain:
Penerbitan Surat Perintah Tugas tanggal 20 Februari 2026
Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan
Penunjukan penyelidik ARIES RISMA ADAM, S.H. dengan masa tugas awal 14 hari

Langkah ini diharapkan bisa mempercepat pengumpulan bukti sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.

Harapan Masyarakat

Masyarakat berharap kasus pengancaman kekerasan Tasikmalaya bisa ditangani secara profesional, transparan, dan adil.

Dalam pernyataan penutup, disampaikan:
“Hukum harus menjadi panglima. Siapapun yang melakukan ancaman dengan kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan meja hijau,”

Dengan pengawalan publik dan pers, diharapkan proses hukum bisa berjalan objektif tanpa intervensi pihak mana pun.

Reporter: Tim AWP Kab. Tasikmalaya
Editor: P. Pirmansyah

The post Kasus Pengancaman Kekerasan Di Tasikmalaya Mulai Diselidiki Polisi appeared first on Suara Salira.

Sebagai radio nostalgia milik Suara Salira, kami merangkum perkembangan terbaru kasus ini. Dugaan pengancaman itu terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan bagian dari Indonesia.

Ketua DPD Aliansi Wartawan Pasundan Tasikmalaya, Deni Nugraha, langsung memberikan tanggapan tegas. Menurutnya, dugaan penyalahgunaan senjata tidak boleh dianggap sepele.

UU Darurat Senpi Tasikmalaya Bisa Jerat Pelaku Berat

Menurut Deni, jika dugaan ini terbukti, pelaku bisa dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Aturan ini memang dikenal punya sanksi berat bagi penyalahgunaan senjata api.

“Kami memantau perkembangan kasus ini. Siapapun yang menyalahgunakan senjata api, baik itu asli maupun replika yang digunakan untuk mengancam nyawa orang lain, harus tunduk pada Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951,”

Ancaman hukumannya tidak main-main. Mulai dari penjara puluhan tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati, tergantung tingkat pelanggaran.

Kasus Didampingi Hukum Dan Dipantau Aparat

Korban diketahui sudah memberikan kuasa hukum kepada KLBH AWP. Pendampingan ini penting supaya proses hukum berjalan jelas dan adil.

Koordinasi juga sudah dilakukan bersama aparat Polri di wilayah setempat. Tujuannya supaya kondisi masyarakat tetap aman dan kondusif.

“Negara kita adalah negara hukum, bukan hutan rimba. Tidak ada tempat bagi ‘aksi koboi’ yang menakut-nakuti rakyat kecil. Kami dari AWP akan mengawal kasus ini hingga tuntas agar ada efek jera bagi tersangka,”

Masyarakat Tunggu Kepastian Proses Hukum

Sampai sekarang, warga masih menunggu informasi resmi soal identitas pelaku dan kronologi lengkap kejadian. Banyak yang berharap kasus ini diproses transparan.

AWP sendiri menegaskan bakal terus mengawal proses hukum. Harapannya, kejadian seperti ini tidak terulang dan masyarakat bisa merasa lebih aman.

Reporter: Tim AWP Kab. Tasikmalaya
Editor: P. Pirmansyah

The post UU Darurat Senpi Tasikmalaya Jadi Sorotan AWP appeared first on Suara Salira.

Sejak muncul ke publik, dugaan bisnis LKS SDN Sukaraja bikin banyak orang tua siswa khawatir. Soalnya, sekolah negeri seharusnya fokus ke pendidikan, bukan jadi tempat transaksi buku tambahan.

Fokus pembahasan saat ini ada pada dugaan sistem pengadaan LKS yang dianggap kurang terbuka. Selain itu, muncul juga pertanyaan soal siapa yang menyediakan dan bagaimana mekanismenya bisa berjalan.

Dugaan Bisnis LKS SDN Sukaraja Dapat Sorotan AWP

Ketua Aliansi Wartawan Pasundan, Deni, ikut angkat bicara soal dugaan bisnis LKS SDN Sukaraja.

“Ini memuakkan! Sekolah negeri dibiayai negara lewat dana BOS, tapi kenapa pungutan berkedok LKS masih gentayangan? Kami mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya jangan ‘mandul’ dan segera turun tangan. Bongkar siapa dalang di balik penyediaan buku ini!”

Ia juga menyinggung dampak jangka panjang kalau masalah seperti ini dibiarkan.

“Jangan sampai meja guru berubah jadi meja kasir,”

Aturan Hukum Soal Dugaan Bisnis LKS SDN Sukaraja

Kalau melihat aturan, dugaan bisnis LKS SDN Sukaraja berpotensi melanggar sejumlah regulasi.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016

Komite sekolah tidak boleh menjual buku pelajaran, bahan ajar, atau perlengkapan pendidikan.

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2022

Dana BOS sebenarnya sudah disiapkan untuk kebutuhan buku pembelajaran utama.

PP Nomor 17 Tahun 2010

Guru, tenaga pendidikan, dan unsur sekolah tidak diperbolehkan berjualan perlengkapan sekolah ke siswa.

UU Nomor 20 Tahun 2001

Jika ada aliran dana tertentu, bisa masuk kategori gratifikasi atau pungutan liar.

Publik Tunggu Penjelasan Dugaan Bisnis LKS SDN Sukaraja

Sekarang masyarakat menunggu klarifikasi dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Pertanyaan yang banyak muncul antara lain soal vendor LKS, aliran dana, dan pengawasan dari dinas terkait.

AWP menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini sampai ada tindakan nyata.

“Kami beri waktu bagi Dinas Pendidikan untuk bertindak. Jika tidak ada sanksi nyata, jangan salahkan jika publik berasumsi ada ‘main mata’ antara birokrasi dan penyedia buku,”

Sampai saat ini, proses klarifikasi masih berjalan.

Reporter: Tim AWP Kab. Tasikmalaya
Editor: P. Pirmansyah

The post Dugaan Bisnis LKS SDN Sukaraja Jadi Sorotan Publik appeared first on Suara Salira.