SUARA SALIRA | KOTA BANDUNG, JAWA BARAT — Rencana pembangunan halte Bus Rapid Transit atau BRT Bandung Raya mulai ramai dibicarakan, khususnya di kawasan Cicadas, Kota Bandung. Sejumlah pedagang kaki lima atau PKL di wilayah tersebut menyuarakan penolakan, yang terlihat dari banyaknya spanduk protes yang terpasang di sekitar lokasi (Sabtu, 31 Januari 2026).
Menanggapi hal ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai sikap penolakan tersebut sebagai hal yang wajar. Menurut Farhan, kekhawatiran para PKL muncul karena adanya anggapan bahwa pembangunan halte BRT akan berujung pada penggusuran.
“Wajar apabila menolak karena pasti dalam persepsi saudara-saudara kita di Cicadas itu akan digusur. Enggak. Kita akan dialog kok,” ucapnya.
Farhan menegaskan, Pemerintah Kota Bandung tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Saat ini, Pemkot masih ingin duduk bersama para PKL untuk mengetahui kondisi usaha mereka secara langsung sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Kita ingin tahu perkembangan usaha para pelaku PKL di daerah itu seperti apa. Direlokasi atau tidak, itu belum tahu. Kita dialog dulu,” tuturnya.
Pembangunan halte BRT Bandung Raya sendiri merupakan bagian dari upaya penataan transportasi publik agar lebih nyaman dan terintegrasi. Meski begitu, Farhan memastikan penataan kota tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil, termasuk para PKL.
Reporter: Kuswandi
Editor: P. Pirmansyah
