SUARA SALIRA | KOTA BATAM, KEP. RIAU – Kara Guest House Batam lagi jadi bahan pembicaraan. Penginapan yang berada di kawasan Kara Industri, Batam Center ini diduga sering dipakai untuk berkencan. Selain itu, izin bangunannya juga disebut-sebut belum lengkap.
Informasi ini mencuat pada Selasa, 24 Februari 2026. Sejak saat itu, nama Kara Guest House Batam ramai dibahas warga. Lokasinya yang berada di kawasan industri membuat tempat ini terkesan tertutup dan jauh dari sorotan umum.
Bangunannya sendiri cukup mencolok. Ada dua gedung besar, masing-masing empat lantai. Tarifnya juga terbilang terjangkau, sekitar Rp150.000 per malam. Tak heran kalau tempat ini menarik minat kalangan muda maupun tamu dari luar daerah.
Izin Kara Guest House Batam Jadi Sorotan
Namun, bukan hanya soal aktivitas penginapan yang jadi perhatian. Legalitas Kara Guest House Batam juga ikut dipertanyakan.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Rahmad Hidayah, S.T., menyarankan agar persoalan izin ditanyakan langsung ke Dinas PTSP Kota Batam.
Sementara itu, Kepala Dinas PTSP Kota Batam, Reza Khadafy, S.STP., M.P.A., melalui stafnya menyampaikan bahwa Kara Guest House Batam belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG, serta izin perusahaan.
Kalau memang belum ada izin resmi, tentu ini jadi persoalan serius. Sebab setiap bangunan usaha wajib memenuhi aturan administrasi yang berlaku.
Ada Dugaan Pelanggaran Aturan
Selain soal PBG, di area tersebut juga terlihat dua tower satelit. Fungsinya belum dijelaskan secara terbuka oleh pengelola.
Di sisi lain, beredar kabar bahwa kepala pengamanan di lokasi tersebut mengaku berasal dari Kesatuan Kodim 0316 Kota Batam. Untuk memastikan kabar ini, awak media sudah melayangkan surat konfirmasi kepada Komandan Kodim 0316 Kota Batam, Kolonel Arh. Yan Eka Putra. Namun sampai berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi.
Publik Menunggu Kejelasan
Kasus Kara Guest House Batam ini akhirnya memicu banyak pertanyaan. Warga berharap instansi terkait segera turun tangan. Tujuannya jelas, supaya ada kepastian hukum dan aturan tetap ditegakkan.
