Jika Sahabat berkenan dan memiliki keikhlasan, mari bersama mendukung Suara Salira agar tetap dapat menghadirkan berita, informasi, karya jurnalistik, serta menemani pendengar melalui Radio Internet 24 Jam “100 Persen Nostalgia”. Setiap bentuk dukungan, sekecil apa pun dan sesuai kemampuan serta keikhlasan Sahabat, sangat berarti bagi keberlanjutan Suara Salira untuk terus berkarya dan hadir di tengah masyarakat. Klik di sini untuk memberikan dukungan kepada Suara Salira. Terima kasih atas kepercayaan, perhatian, dan dukungan Sahabat selama ini.
SUARA SALIRA | KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT — Proyek FO tanpa APD di kawasan Perumahan Grand Metro, Kecamatan Indihiang, lagi jadi bahan omongan warga. Pemasangan jaringan fiber optic ini mulai dikerjakan pada Minggu, 12 April 2026.
Tujuannya sih jelas, buat ningkatin layanan internet. Tapi di lapangan, justru muncul kekhawatiran soal keselamatan kerja.
Pekerja Terlihat Abaikan APD
Dari pantauan di lokasi, beberapa pekerja tampak kerja tanpa perlengkapan standar. Nggak pakai helm, rompi, bahkan sepatu safety juga nggak kelihatan.
Padahal, mereka lagi gali tanah dan pasang tiang besi yang cukup tinggi. Lokasinya juga dekat jalan warga dan kabel listrik.
Yang bikin makin was-was, pengangkutan tiang besi dilakukan pakai mobil terbuka dengan posisi yang cukup berisiko. Sementara itu, pekerja terlihat pakai kaos, celana pendek, bahkan sandal jepit.
Warga Mulai Angkat Suara
Kondisi ini bikin warga sekitar ikut angkat bicara. Salah satu warga yang nggak mau disebut namanya bilang:
“Kami mendukung adanya kemajuan teknologi, tapi kalau kerjanya sembarangan seperti ini kan bahaya. Tidak pakai helm, tidak ada papan peringatan, padahal mereka bawa tiang besi yang panjang. Kalau terjadi kecelakaan kerja atau menimpa orang lewat, siapa yang mau tanggung jawab?”
Menurut warga, proyek di area perumahan seharusnya lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanan lingkungan.
Soal Tanggung Jawab Jadi Pertanyaan
Kalau mengacu ke aturan, penggunaan APD itu wajib. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Artinya, pihak pelaksana proyek punya tanggung jawab penuh soal keselamatan pekerja di lapangan. Dalam hal ini, PT Wahana sebagai pelaksana dan PT PIBER sebagai penyedia layanan ikut jadi sorotan.
Warga Harap Ada Tindakan
Sampai sekarang, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait. Warga pun berharap ada pengawasan lebih serius dari instansi terkait.
Tujuannya jelas, supaya kejadian yang nggak diinginkan bisa dicegah sejak awal.
Karena bagaimanapun, proyek pembangunan itu penting. Tapi keselamatan tetap harus jadi prioritas utama.
Reporter: Tim HIPSI
Editor: P. Pirmansyah