Jika Sahabat berkenan dan memiliki keikhlasan, mari bersama mendukung Suara Salira agar tetap dapat menghadirkan berita, informasi, karya jurnalistik, serta menemani pendengar melalui Radio Internet 24 Jam “100 Persen Nostalgia”. Setiap bentuk dukungan, sekecil apa pun dan sesuai kemampuan serta keikhlasan Sahabat, sangat berarti bagi keberlanjutan Suara Salira untuk terus berkarya dan hadir di tengah masyarakat. Klik di sini untuk memberikan dukungan kepada Suara Salira. Terima kasih atas kepercayaan, perhatian, dan dukungan Sahabat selama ini.
SUARA SALIRA | KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT – Isu blokir bansos judi online lagi ramai dibahas warga. Kebijakan ini jadi perbincangan hangat, terutama setelah muncul kritik dari salah satu tokoh masyarakat, Candra. Sorotan itu mencuat pada Sabtu, 28 Februari 2026, dan langsung menyedot perhatian publik.
Blokir Bansos Judi Online Dinilai Belum Menyentuh Akar Masalah
Menurut Candra, blokir bansos judi online bukan solusi utama. Ia menilai kebijakan tersebut hanya langkah instan. Sementara itu, akar persoalan justru belum benar-benar dibereskan.
“Kalau pemerintah bisa memblokir bantuan sosial untuk masyarakat yang terindikasi judi online, kenapa pemerintah sendiri seolah-olah tidak becus memblokir situs judi online-nya itu?” tegas Candra dalam sebuah wawancara eksklusif.
Pernyataan itu sontak jadi bahan diskusi. Banyak warga merasa kebijakan ini belum sepenuhnya adil. Apalagi, masih banyak situs judi online yang bisa diakses dengan mudah.
Candra Akan Pertanyakan ke Dinsos, BPS, dan Diskominfo
Tak berhenti di situ, Candra juga berencana mendatangi instansi terkait. Ia ingin meminta penjelasan langsung dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Badan Pusat Statistik, hingga Dinas Komunikasi dan Informatika.
“Saya akan menanyakan secara gamblang sejauh mana Dinas Sosial menangani hal tersebut. Karena sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti terkait mereka yang terindikasi judi online itu,” lanjutnya.
Selain soal blokir bansos judi online, ia juga menyoroti data kemiskinan. Menurutnya, masih ada ketidaksesuaian di lapangan. Ada warga yang tergolong mampu justru masuk Desil 1. Sebaliknya, warga yang benar-benar kesulitan malah berada di desil lebih tinggi.
“Ada apa di balik tidak diblokirnya situs judi online tersebut? Saya mohon pemerintah cari solusi yang lebih tepat. Jangan sampai masyarakat diombang-ambingkan dengan aturan yang justru dilanggar oleh pemerintah sendiri,” pungkas Candra.
Sampai berita ini ditayangkan, pihak Dinas Sosial Kota Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi. Publik pun kini menunggu langkah lanjutan dari pemerintah daerah agar kebijakan blokir bansos judi online benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan warga yang membutuhkan.
Reporter: Heri Heryanto
Editor: P. Pirmansyah