Informasi ini dihimpun tim liputan Suara Salira saat turun langsung ke lapangan pada Kamis, 12 Februari 2026. Dari pantauan tersebut, terlihat adanya pemasangan patok cor serta timbunan batu bekas bangunan yang posisinya sudah mendekati bibir danau.

Temuan Lapangan Di Area Danau

Di lokasi, terlihat susunan batu miring yang dibentuk menggunakan karung berisi pecahan batu bangunan. Susunan itu dibuat memanjang dan semakin mendekati area perairan danau.

Kondisi ini membuat banyak pihak mulai khawatir. Soalnya, pembangunan di sekitar danau biasanya punya aturan ketat. Selain itu, kalau tidak diawasi, aktivitas seperti ini bisa berdampak pada lingkungan dan ekosistem air.

Pengawasan Tata Ruang Jadi Pertanyaan

Di sisi lain, muncul dugaan belum adanya tindakan tegas dari Dinas PUPR Kabupaten Karimun khususnya di bidang tata ruang. Hal ini memicu pertanyaan dari berbagai pihak terkait pengawasan pembangunan.

Selain itu, peran Satpol PP juga ikut disorot. Instansi ini diketahui memiliki tugas dalam penegakan peraturan daerah, termasuk soal bangunan yang diduga melanggar aturan.

Rencana Konfirmasi Ke Instansi Terkait

Tim media berencana meminta keterangan resmi dari dinas terkait. Tujuannya supaya kondisi sebenarnya bisa jelas dan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat.

Langkah ini penting supaya Sahabat dan masyarakat sekitar tahu apakah pembangunan tersebut sesuai aturan atau justru melanggar ketentuan tata ruang.

Dampak Lingkungan Perlu Jadi Perhatian

Kalau pembangunan terlalu dekat dengan danau, dampaknya bisa panjang. Mulai dari perubahan struktur tanah, kualitas air, sampai keseimbangan lingkungan sekitar.

The post Patok Batu Miring Citra Mas 2 Diduga Lewati Batas Danau appeared first on Suara Salira.

Nah, proyek yang disorot itu ada tiga dan semuanya masuk kategori kegiatan strategis Tahun Anggaran 2025, yaitu:

• Revitalisasi Asrama Polisi Kavling Kecamatan Tebing senilai Rp 5.729.185.871.
• Peningkatan Sarana dan Prasarana di lingkungan Polres Karimun sebesar Rp 5.423.814.725.
• Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kejaksaan Negeri Karimun senilai Rp 3.064.027.116.

Menurut Ketua Umum LSM Forkorindo, Tohom TPS, SE, SH, MM, yang datang bersama Ketua DPD Forkorindo Kepri Pardamean Simangunsong, mereka menemukan dugaan pelanggaran dalam proses e-purchasing. Masalahnya, pemenang lelang, yaitu CV. Prima Karya Utama, disebut-sebut sudah nggak punya legalitas anggota badan usaha karena datanya dicabut oleh ASPEKNAS Konstruksi Mandiri.

“Yang bikin aneh, statusnya udah dicabut tapi kok tetap menang lelang? Ini jelas ada yang nggak pas,” kata Tohom.

Sebelumnya Forkorindo juga sudah mencoba komunikasi baik-baik lewat surat klarifikasi bernomor 780/XXVII/KT-KRM/KLARIF-KONF/LSM-FORKORINDO/X/2025. Surat itu ditujukan ke KPA, PPK, dan PPTK di lingkungan Dinas PUPR Karimun. Tapi karena tidak digubris, Forkorindo memutuskan untuk melangkah lebih jauh dengan membuat laporan resmi ke Kejati Kepri. Laporan itu teregister dengan nomor 800/XXVII/BKS/LAPORAN-TDP/DPP-FORKORINDO/XI/2025.

Tohom menjelaskan kalau dugaan penyimpangan ini bukan sekadar urusan administrasi. Ada potensi besar kerugian negara. Ditambah lagi, kalau ada gratifikasi atau pengaruh pihak tertentu dalam pemeriksaan proyek, maka bisa masuk kategori pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 5, 12, dan 13 UU Tipikor.

The post Forkorindo laporkan PUPR Karimun ke Kejati Kepri, diduga ada kejanggalan dalam lelang proyek appeared first on Suara Salira.

Proyek yang pakai dana hibah tahun 2025 itu dimenangkan oleh CV. Prima Karya Utama. Tapi anehnya, menurut data yang beredar, Sertifikat Badan Usaha (SBU) milik perusahaan tersebut ternyata sudah dicabut alias nggak aktif lagi.

Data dari ASPEKNAS Konstruksi Mandiri (ASPEKNAS) menunjukkan bahwa ID Subklasifikasi perusahaan itu udah ditarik sebelum kontrak kerja ditandatangani. Tapi ajaibnya, proyek senilai miliaran rupiah tetap saja berjalan seperti nggak ada masalah.

Proyek Jalan Terus Meski Dokumen Sudah Nggak Sah

Berdasarkan informasi yang diterima Suara Salira, ada tiga proyek besar yang tetap dikontrak:

• Revitalisasi Asrama Polisi Kapling Kecamatan Tebing senilai Rp 5,72 miliar, ditandatangani 17 Juni 2025.
• Peningkatan Sarana dan Prasarana Polres Karimun senilai Rp 5,42 miliar, kontraknya keluar 26 Mei 2025.
• Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kejaksaan Negeri Karimun senilai Rp 3,06 miliar, diteken 2 Juni 2025.

Padahal, kalau dicek di sistem LPJK, masa berlaku SBU perusahaan itu sudah lewat. Artinya, seharusnya nggak boleh lagi ikut tender, apalagi sampai menang.

Forkorindo Curiga Ada Permainan

Ketua Umum LSM Forkorindo, Tohom Sinaga, S.E., S.H., terang-terangan curiga ada permainan dalam proses ini. Ia menduga ada oknum di Dinas PUPR Karimun yang membantu meloloskan perusahaan tersebut supaya tetap jadi pemenang.

“Kalau SBU-nya aja udah dicabut, tapi masih bisa menang lelang, itu jelas ada yang nggak beres,” ujar Tohom Sinaga.

Bisa Masuk Ranah Hukum Serius

Menurut analisis Forkorindo, kasus ini bisa dikategorikan pelanggaran serius. Ada potensi melanggar Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur kalau penyedia jasa konstruksi wajib punya SBU aktif dan sah. Kalau itu dilanggar, maka tender otomatis batal secara hukum.

The post Diduga Ada Main Mata di Lelang Proyek PUPR Karimun, CV. Prima Karya Utama Tetap Menang Meski SBU-nya Udah Mati appeared first on Suara Salira.

Tim media bareng LSM yang mampir ke sana sempat melihat langsung aktivitas pekerja di lapangan. Proyeknya jalan terus, tapi izin bangunannya entah di mana.
Padahal, aturan soal izin mendirikan bangunan itu kan jelas banget, ya? Tapi anehnya, pihak Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Karimun kayaknya adem ayem aja.

Beberapa warga yang tahu soal ini mulai bertanya-tanya, kenapa kalau warga biasa yang bangun tanpa izin cepat banget ditegur, tapi kalau pengusaha, kok bisa dibiarkan?
Ada juga yang curiga, jangan-jangan ada “main mata” antara oknum pejabat dan pemilik bangunan biar prosesnya lancar tanpa perlu repot ngurus pajak atau izin resmi.

Kalau benar begitu, ya sayang banget sih. Soalnya hal kayak gini bisa bikin daerah kehilangan potensi pendapatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan juga bisa luntur.

Warga berharap Bupati dan Wakil Bupati Karimun nggak tinggal diam. Minimal ada langkah tegas buat ngecek langsung ke lapangan dan memastikan semua proses pembangunan sesuai aturan.
Soalnya, hukum dan aturan itu harusnya berlaku sama untuk semua, nggak pandang bulu mau rakyat kecil atau pengusaha besar.

Bersambung…

Kontributor/Wartawan: Edward Simanjuntak

The post Heboh! Ruko Citra Mas Karimun Naik Lantai Tanpa Plank Izin? Pejabat Cuma Diam Aja! appeared first on Suara Salira.

Kondisi lapangan juga nggak main-main. Masih banyak kantor kelurahan dan kecamatan yang bangunannya butuh sentuhan serius, sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas, jalan yang rusak parah, bahkan kawasan perkantoran pemda pun katanya udah kayak hutan karena kurang dirawat.

Tapi anehnya, di tengah semua itu, Dinas PUPR Karimun malah mengucurkan dana hibah di tahun anggaran 2025 untuk proyek besar: revitalisasi asrama polisi di Kecamatan Tebing senilai Rp5,7 miliar, dan peningkatan sarana-prasarana Kantor Kejaksaan Negeri Karimun sebesar Rp3 miliar lebih.

Publik pun mulai bertanya-tanya, “Lho, kok uang pajak kita malah buat yang begituan? Bukannya anggaran Polres dan Kejari itu udah ditanggung dari pusat?”

Hal ini juga bikin Ketua Umum Forkorindo, Tohom Sinaga, S.E., S.H., angkat bicara. Ia bilang, jangan heran kalau masyarakat nanti ikut bersuara dan turun ke jalan seperti di daerah lain.

“Kalau uang pajak rakyat nggak balik lagi ke rakyat, ya jangan salahkan kalau rakyat kecewa dan protes,” kata Tohom ke awak media.

Tohom menegaskan, Forkorindo bakal mengkaji lebih dalam soal aliran anggaran ini. Mereka bahkan berencana konsultasi ke Kejagung dan Mabes Polri untuk mastiin apakah penggunaan dana hibah ini sesuai aturan atau nggak.

“Kalau nanti ketahuan ada kejanggalan atau indikasi penyimpangan, kita siap koordinasi dengan Kejagung dan KPK,” tegasnya.

Ya, semoga aja anggaran ini benar-benar transparan dan nggak ada yang main-main di belakang layar. Soalnya, rakyat cuma pengin satu hal: uang pajak mereka dipakai buat kebutuhan bersama, bukan buat yang jauh dari kepentingan publik.

The post Jalan Rusak, Sekolah Butuh Perbaikan, Tapi Anggaran Lari ke Polres dan Kejari appeared first on Suara Salira.

Masalahnya, proyek ini jalan tanpa ada plang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang biasanya wajib dipasang biar publik tahu. Dari hasil pantauan media dan LSM, papan izin itu sama sekali nggak kelihatan.

Saat ditanya ke para pekerja di lapangan, mereka kompak bilang nggak tahu siapa pemiliknya. Katanya sih, mereka cuma kerja sesuai arahan pemborong proyek.

Yang bikin makin heran, ketika media coba minta penjelasan ke Dinas PUPR Karimun, khususnya ke Kabid Tata Ruang, Erly, malah nggak ada respon. Diam seribu bahasa.

Alhasil, muncul dugaan kalau pembangunan gudang ini memang sengaja dibiarkan tanpa izin resmi. Kalau benar, jelas ini bisa merugikan negara dari sisi pajak dan juga menyalahi aturan tata ruang.

Tim Suara Salira bakal terus ikutin perkembangan kasus ini. Kalau nanti ada bukti-bukti yang mengarah ke praktik main belakang, nggak menutup kemungkinan bakal dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Reporter: Edward Simanjuntak

The post Proyek Gudang di Karimun Misterius, Plang IMB Nggak Kelihatan appeared first on Suara Salira.