Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto, S.I.K., M.H. Turut hadir dalam kegiatan itu Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, S.T., M.B.A., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta berbagai instansi terkait.

Kegiatan yang berlangsung pada 11 Maret 2026 ini menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, terutama dalam menghadapi lonjakan aktivitas masyarakat menjelang Lebaran.

Rakor Operasi Ketupat Lodaya 2026 Libatkan Banyak Instansi

Dalam Rakor Operasi Ketupat Lodaya 2026 ini, berbagai pihak dilibatkan agar pengamanan berjalan maksimal. Selain Polri dan Pemerintah Kota Tasikmalaya, hadir pula unsur TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPBD, hingga sejumlah stakeholder lain.

Kolaborasi lintas instansi ini dianggap penting. Pasalnya, masa mudik Lebaran biasanya memicu peningkatan mobilitas masyarakat, baik di jalur transportasi maupun pusat keramaian.

Karena itu, melalui rapat ini seluruh pihak menyamakan langkah agar pengamanan bisa berjalan efektif di lapangan.

Fokus Pengamanan Mudik Dan Arus Balik

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa rapat koordinasi lintas sektoral ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memaksimalkan kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri.

The post Kapolres Tasikmalaya Kota Gelar Rakor Operasi Ketupat Lodaya 2026 appeared first on Suara Salira.

Sebagai radio nostalgia milik Suara Salira, kami merangkum perkembangan terbaru kasus ini. Dugaan pengancaman itu terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan bagian dari Indonesia.

Ketua DPD Aliansi Wartawan Pasundan Tasikmalaya, Deni Nugraha, langsung memberikan tanggapan tegas. Menurutnya, dugaan penyalahgunaan senjata tidak boleh dianggap sepele.

UU Darurat Senpi Tasikmalaya Bisa Jerat Pelaku Berat

Menurut Deni, jika dugaan ini terbukti, pelaku bisa dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Aturan ini memang dikenal punya sanksi berat bagi penyalahgunaan senjata api.

“Kami memantau perkembangan kasus ini. Siapapun yang menyalahgunakan senjata api, baik itu asli maupun replika yang digunakan untuk mengancam nyawa orang lain, harus tunduk pada Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951,”

Ancaman hukumannya tidak main-main. Mulai dari penjara puluhan tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati, tergantung tingkat pelanggaran.

Kasus Didampingi Hukum Dan Dipantau Aparat

Korban diketahui sudah memberikan kuasa hukum kepada KLBH AWP. Pendampingan ini penting supaya proses hukum berjalan jelas dan adil.

Koordinasi juga sudah dilakukan bersama aparat Polri di wilayah setempat. Tujuannya supaya kondisi masyarakat tetap aman dan kondusif.

“Negara kita adalah negara hukum, bukan hutan rimba. Tidak ada tempat bagi ‘aksi koboi’ yang menakut-nakuti rakyat kecil. Kami dari AWP akan mengawal kasus ini hingga tuntas agar ada efek jera bagi tersangka,”

The post UU Darurat Senpi Tasikmalaya Jadi Sorotan AWP appeared first on Suara Salira.