SUARA SALIRA | KAB. OKI, SUMATERA SELATAN – 25 Februari 2026 – Dugaan anggaran BPPD OKI lagi jadi perhatian. Kali ini, Ikatan Keluarga Besar Macan Lindungan Sumatera Selatan atau IKBML Sumsel angkat suara dan menyatakan siap melangkah lebih jauh.
Dalam keterangan resminya, IKBML Sumsel menyebut sudah mengantongi sejumlah temuan terkait belanja perjalanan dinas di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bahkan, mereka berencana melaporkan hasil temuannya ke Kejaksaan Negeri Kayuagung dalam waktu dekat. Selain itu, aksi damai juga akan digelar sebagai bentuk dorongan agar pengelolaan dana publik lebih terbuka.
Dugaan Anggaran BPPD OKI Jadi Sorotan
Tim IKBML Sumsel mengaku sudah melakukan penelusuran dokumen selama kurang lebih tiga bulan sejak Januari 2026. Fokusnya ada pada dua jenis belanja, yakni perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas luar kota atau luar provinsi.
Koordinator IKBML Sumsel, Wandriasyah, menyampaikan, “Kami menemukan sejumlah indikasi yang menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan belanja perjalanan dinas di BPPD Kabupaten OKI. Dana yang seharusnya dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan pajak justru menunjukkan tanda-tanda tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Perjalanan Dalam Kota Disorot
Beberapa hal yang disorot antara lain dugaan surat tugas yang tak sesuai fakta. Ada juga biaya yang disebut melebihi standar. Bahkan, ditemukan klaim tanpa bukti transaksi sah.
Tak hanya itu, muncul dugaan perjalanan berulang untuk kegiatan yang sama. Padahal, kegiatan tersebut dinilai bisa diselesaikan sekaligus atau bahkan secara daring.
Perjalanan Luar Kota Juga Dipertanyakan
Untuk perjalanan luar kota, indikasinya tak kalah serius. Ada dugaan kegiatan yang tak masuk rencana kerja. Selain itu, pemilihan hotel dan tiket pesawat disebut tidak sesuai ketentuan.
Beberapa biaya bahkan dinilai tak relevan dengan tugas dinas. Ada pula dugaan klaim ganda. Ditambah lagi, sebagian perjalanan disebut tak memiliki laporan hasil yang jelas.
Wandriasyah menegaskan, “Kami tidak melakukan tuduhan sembarangan. Seluruh temuan telah kami dokumentasikan dengan baik dan akan kami serahkan secara lengkap kepada Kejaksaan Negeri Kayuagung. Dana publik adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, sehingga setiap penyimpangan yang ditemukan harus mendapatkan penanganan hukum yang sesuai,” tegasnya.
IKBML Sumsel juga mengajak masyarakat OKI ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah. “Kami juga mengajak masyarakat Kabupaten OKI untuk turut mengawasi dan mendukung upaya kami dalam memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan dengan benar. Transparansi dan akuntabilitas adalah hak setiap warga negara, dan kami akan terus mengawal hal ini hingga mendapatkan hasil yang memuaskan,” tambah Wandriasyah.
Sampai saat ini, pihak BPPD Kabupaten OKI belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan media melalui pesan WhatsApp belum mendapat balasan.
Reporter: Meifriandie
Editor: P. Pirmansyah
