SUARA SALIRA | KAB. CIAMIS – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, akhirnya angkat suara soal seringnya Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah 13 Jawa Barat nggak muncul dalam undangan resmi dari Pemkab Ciamis. Bukannya sekali dua kali, tapi udah kayak langganan absen. Gimana nggak kecewa?
Momen puncaknya itu pas acara sosialisasi kebijakan baru dari Pemprov Jabar tentang larangan siswa naik motor dan jam malam pelajar. Bukannya hadir buat bahas bareng, Kepala KCD malah nggak kelihatan batang hidungnya.
“Jujur aja, kami kecewa berat. Udah sering banget diundang ke acara resmi, tapi nggak pernah datang juga. Padahal kebijakan ini langsung nyentuh anak-anak sekolah di Ciamis,” kata Herdiat dengan nada serius tapi kecewa.
Herdiat menegaskan, walaupun SMA dan SMK itu ranahnya Pemprov, tapi murid-muridnya kan tetap warga Ciamis juga. Masa iya pas ada urusan penting yang menyangkut mereka, pihak KCD malah absen terus?
“Anak-anak SMA dan SMK itu bagian dari kita, dari masyarakat Ciamis. Kalau yang harusnya diajak koordinasi malah nggak pernah muncul, ya gimana bisa kerja bareng?” lanjutnya.
Menurut Herdiat, kerja bareng alias sinergi antara Pemkab dan institusi vertikal seperti KCD itu penting banget, apalagi soal pendidikan dan masa depan anak muda. Kalau komunikasi aja udah nggak jalan, kebijakan bisa-bisa cuma jadi wacana doang.
Saat dikonfirmasi, perwakilan dari KCD Wilayah 13 cuma bilang singkat, “Bu Kepala lagi ikut diklat pimpinan, nanti saya coba koordinasi.” Udah, gitu aja jawabannya.
Situasi kayak gini tentu bikin banyak orang mikir, sebenarnya gimana sih hubungan antarinstansi ini? Karena kalau terus-terusan nggak sinkron, kebijakan penting bisa mandek dan nggak ngaruh di lapangan.
Semoga aja ke depannya ada perbaikan komunikasi biar nggak makin jauh jarak antar lembaga. Soalnya, yang jadi korban kalau sampai gagal sinkron ya tetap anak-anak muda kita juga.
Heri Heryanto
