Ceritanya, Proxinet buka cabang di Jalan Batu Lipai, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral. Tapi anehnya, di lokasi itu nggak ada papan nama resmi perusahaan yang biasanya jadi tanda kalau kantor itu terdaftar secara legal.

Tim Suara Salira coba ngubungin bagian administrasi Proxinet lewat WhatsApp dan juga langsung datang ke lokasi. Tapi jawaban dari pihak admin cukup terbatas.
“Kami cuma karyawan, jadi nggak bisa kasih keterangan apa-apa. Sudah kami sampaikan ke pimpinan di Batam, tapi disuruh datang langsung ke sana. Mereka juga nggak mau bahas lewat WA,” ujar salah satu staf yang ditemui di tempat.

Sampai berita ini naik, pihak manajemen Proxinet di Batam masih belum ngasih tanggapan resmi soal izin cabang mereka di Karimun.
Kalau benar usaha ini belum punya izin resmi, artinya retribusi dan pajak daerah pun bisa jadi belum masuk ke kas pemerintah setempat. Nah, kalau begini, tentu bisa jadi sorotan publik dan pelajaran buat pelaku usaha lainnya agar lebih tertib soal administrasi.

Kita tunggu aja kelanjutannya ya, siapa tahu nanti pihak Proxinet mau buka suara soal ini.

Bersambung

Kontributor/Wartawan: Edward Simanjuntak

The post Proxinet di Karimun Jadi Sorotan, Soal Izin dan Pajak Kok Belum Jelas? appeared first on Suara Salira.

Yang bikin publik heran, Dinas PUPR lewat Kabid Tata Ruangnya sempat bilang akan menindak siapa pun yang melanggar aturan tata ruang. Tapi begitu media kasih tahu ada bangunan-bangunan yang jelas-jelas melanggar — dari fasum yang disulap jadi usaha, sampai kanopi ruko yang bahaya banget karena deket kabel PLN — eh, malah nggak ada tindakan lanjut.

Nah, Ketua Umum Forkorindo, Tohom Sinaga, S.E., S.H., langsung buka suara. Ia bilang, kalau memang berani ngomong bakal menindak siapa pun yang melanggar, ya harus dibuktikan juga.

“Jangan cuma omdo (omong doang). Kalau sudah janji bakal tegas, tunjukkan dong di lapangan,” tegas Tohom.

Tohom juga minta Bupati Karimun turun tangan kalau Kabid Tata Ruang dinilai nggak mampu bekerja dengan maksimal. Ia khawatir, pembiaran seperti ini bisa bikin daerah rugi, terutama dari potensi hilangnya pemasukan retribusi pajak bangunan.

Warga pun berharap, penegakan aturan di Karimun nggak cuma tajam ke masyarakat kecil, tapi juga adil buat semua pihak — termasuk para pengusaha yang nakal.

Kontributor/Wartawan: Edward Simanjuntak

The post Fasilitas Umum Jadi Tempat Usaha, Forkorindo Desak PUPR Bertindak appeared first on Suara Salira.