Blokir Bansos Judi Online Dinilai Belum Menyentuh Akar Masalah

Menurut Candra, blokir bansos judi online bukan solusi utama. Ia menilai kebijakan tersebut hanya langkah instan. Sementara itu, akar persoalan justru belum benar-benar dibereskan.

“Kalau pemerintah bisa memblokir bantuan sosial untuk masyarakat yang terindikasi judi online, kenapa pemerintah sendiri seolah-olah tidak becus memblokir situs judi online-nya itu?” tegas Candra dalam sebuah wawancara eksklusif.

Pernyataan itu sontak jadi bahan diskusi. Banyak warga merasa kebijakan ini belum sepenuhnya adil. Apalagi, masih banyak situs judi online yang bisa diakses dengan mudah.

Candra Akan Pertanyakan ke Dinsos, BPS, dan Diskominfo

Tak berhenti di situ, Candra juga berencana mendatangi instansi terkait. Ia ingin meminta penjelasan langsung dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Badan Pusat Statistik, hingga Dinas Komunikasi dan Informatika.

“Saya akan menanyakan secara gamblang sejauh mana Dinas Sosial menangani hal tersebut. Karena sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti terkait mereka yang terindikasi judi online itu,” lanjutnya.

Selain soal blokir bansos judi online, ia juga menyoroti data kemiskinan. Menurutnya, masih ada ketidaksesuaian di lapangan. Ada warga yang tergolong mampu justru masuk Desil 1. Sebaliknya, warga yang benar-benar kesulitan malah berada di desil lebih tinggi.

“Ada apa di balik tidak diblokirnya situs judi online tersebut? Saya mohon pemerintah cari solusi yang lebih tepat. Jangan sampai masyarakat diombang-ambingkan dengan aturan yang justru dilanggar oleh pemerintah sendiri,” pungkas Candra.

The post Polemik Bantuan Sosial di Tasikmalaya, Situs Judi Online Bebas Bansos Diblokir? appeared first on Suara Salira.

Jadi begini. Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai dasar penyaluran bantuan, termasuk BPJS PBI. Kalau data Sahabat tidak lagi masuk dalam kategori penerima berdasarkan sistem desil atau peringkat kesejahteraan, maka status PBI bisa saja dinonaktifkan.

Kenapa PBI Nonaktif DTSEN Bisa Terjadi?

Pembaruan DTSEN dilakukan rutin dan bertahap. Sistemnya memakai peringkat kesejahteraan. Kalau dinilai kondisi ekonomi sudah meningkat, bantuan bisa dialihkan ke warga lain yang lebih membutuhkan.

Namun tenang dulu. Ini bukan berarti selamanya tidak bisa dapat bantuan lagi. Kalau memang kondisi di lapangan berbeda dengan data, Sahabat tetap bisa ajukan pembaruan.

Cara Mengurus PBI Nonaktif DTSEN

Ada dua jalur yang bisa ditempuh. Bisa online, bisa juga datang langsung ke desa.

Lewat Aplikasi Cek Bansos

Pertama, unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store. Setelah itu registrasi sampai akun terverifikasi. Di dalam aplikasi ada fitur untuk mengajukan keberatan atau memperbarui kondisi ekonomi.

Nanti akan ada proses verifikasi lapangan. Artinya, petugas bisa datang mengecek langsung kondisi sebenarnya.

Lewat Kantor Desa Atau Dinas Sosial

Kalau tidak ingin lewat aplikasi, Sahabat bisa datang ke kantor desa. Sampaikan kondisi terbaru dan minta pendataan ulang. Biasanya perangkat desa bersama dinas sosial akan melakukan survei langsung.

Selanjutnya, hasilnya dibahas lewat musyawarah. Jika dinyatakan layak, data akan diteruskan ke Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pemeringkatan ulang.

Perlu Sabar, Karena Prosesnya Bertahap

Perlu dipahami, perubahan data DTSEN memang wajar terjadi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Ada yang naik tingkat kesejahteraannya, ada juga yang turun.

The post PBI Nonaktif Karena DTSEN? Begini Cara Urus Lagi appeared first on Suara Salira.