Berita ini tentang:
- Tunjangan DPRD Ciamis Diperbesar, Warga: Serius Nih di Tengah Defisit?
- Uang Transport 9 Juta, Rumah 8 Juta: Dewan Ciamis Lagi Ngabuburit Anggaran?
- Defisit Memburuk, Tunjangan DPRD Ciamis Makin Montok
- Kantong Daerah Tipis, Fasilitas Dewan Tebal: Gimana Ceritanya?
- Dewan Dapat Tunjangan Mewah, Rakyat Dapat Janji Doang?
- Dedi Setiabudi: DPRD Ciamis Harusnya Ngaca, Bukan Minta Tambah Tunjangan
- Rumah Dinas Nganggur, Tunjangan Jalan Terus: Gak Ada Rasa, Bang?
- Masyarakat Kritisi DPRD Ciamis: Hak Banyak, Kerja Mana?
- Tunjangan DPRD Disorot: Rakyat Lagi Seret, Dewan Lagi Enak?
- DPRD Dapat Fasilitas Super, Anggaran Daerah Malah Tekor
Anggaran Daerah Seret, Tunjangan DPRD Ciamis Malah Jadi Sorotan: Kok Nggak Malu?
Di saat keuangan daerah lagi ngos-ngosan karena defisit yang belum juga kelar, malah muncul kabar soal gede-nya tunjangan anggota DPRD Ciamis. Publik pun langsung bereaksi, mempertanyakan: ini pejabat beneran mikirin rakyat atau malah keenakan fasilitas?
Banyak yang menilai, anggaran buat tunjangan DPRD ini jauh dari kata bijak, apalagi di tengah krisis keuangan daerah. Dana yang seharusnya bisa dipakai buat bangun jalan, bantu UMKM, atau sekadar nambah fasilitas kesehatan, malah lari ke pos “kenyamanan pejabat”.
Ternyata, dasar hukum soal tunjangan ini udah diatur lewat Perbup Ciamis No. 7 Tahun 2020, yang katanya sih hasil revisi dari aturan sebelumnya. Di situ diatur lengkap, mulai dari uang rumah, transport, tunjangan kehormatan, sampai honor tambahan. Komplit banget lah pokoknya.
Tapi sayangnya, nggak ada evaluasi terbuka yang menjelaskan, apakah pemberian tunjangan ini beneran bikin kerja dewan makin oke atau cuma jadi pengeluaran rutin yang nggak jelas dampaknya.
Hak Banyak, Kinerja Biasa-Biasa?
H. Dedi Setiabudi, aktivis sosial dari Tatar Galuh Ciamis, ikutan angkat suara. Dia menyoroti perbandingan antara fasilitas yang diterima para dewan dengan hasil kerja nyata mereka. Menurutnya, di masa sulit kayak sekarang, DPRD seharusnya jadi bagian dari solusi. Bukan malah ikut nambahin beban anggaran.
“Coba deh, uang rumah Rp8 juta dan transport Rp9 juta per bulan. Kalau kinerjanya biasa aja, itu mah kebangetan,” kata Dedi.
Dia juga menyinggung soal anggota DPRD yang nggak tinggal di rumah dinas tapi tetap terima tunjangan rumah. “Kalau nggak mau tinggal di rumah dinas, ya pilih tempat tinggal deket kantor. Biar nggak ngeluh capek di jalan,” tambahnya.
Masyarakat Minta Transparansi, Bukan Janji
Dengan PAD yang seret dan defisit terus membayangi, masyarakat makin galak minta evaluasi. Semua pengeluaran, apalagi yang menyangkut pejabat, harus dibuka lebar-lebar biar nggak ada kecurigaan dan publik tetap percaya.
“Lagi susah gini, DPRD harusnya jadi teladan dalam ngirit. Bukan malah makin boros,” ucap Dedi lagi.
Dia berharap, ke depan seluruh skema tunjangan ditinjau ulang. Fokusnya bukan cuma pada ‘hak’ dewan, tapi juga dampaknya buat masyarakat. Dana rakyat harus balik ke rakyat dalam bentuk pelayanan yang nyata, bukan sekadar kenyamanan elite.
Sorotan ini bisa jadi momen penting buat DPRD dan Pemkab Ciamis untuk introspeksi. Mumpung belum terlalu jauh, yuk rombak lagi prioritas anggaran, demi masa depan daerah yang lebih sehat dan adil.
Tim Mawar Salira TV & Suara Salira
